Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat siang teman semuanya, apa kabar kalian semua? pasti baik kan? Di siang bolong ini yang pastinya panas banget saya akan berbagi sebuah informasi yang terupdate nih, langsung saja deh cekidot di bawah ini..!!
Kelangkaan BBM telah lama terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua. Masyarakat yang wilayah hampir setiap hari agar kompetitif dalam antrean untuk membeli bahan bakar minyak (BBM).
Sementara di konsumen Jakarta dan Pulau Jawa relatif mudah diperoleh baik bersubsidi bahan bakar premium dan solar.
Tapi dalam beberapa minggu terakhir di bulan Agustus bahwa 18-25 Agustus 2014, warga di Jakarta dan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa akhirnya merasakan betapa sulitnya untuk membeli BBM bersubsidi dengan antrian panjang dan lama. Kondisi itu benar-benar terjadi lama di daerah-daerah di luar Jawa dan Jakarta.
Karena tidak ada efek Sentris Jakarta, ribut-ribut soal kekurangan bahan bakar baru ibukota negara meledak setelah akhirnya mengalami kelangkaan bahan bakar.
Itu adalah kasus hari ini. Dalam rangka mempertahankan batas kuota untuk stok 46 juta liter per tahun pada tahun 2014, pemerintah pusat bersedia untuk membuat warganya kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi Indonesia ketimbang harus kembali ke saham asli 48 juta kiloliter. Stok dari 48 juta kiloliter adalah saham sebelum pemotongan kuota 2 juta liter menjadi 46 juta kiloliter dalam anggaran revisi yang disetujui pada tahun 2014.
Ini terlihat set irasional kuota 46 juta kiloliter, sehingga tergoda untuk menganggap ada kepentingan politik yang berperan di sini. Bayangkan bahwa pada tahun 2013 konsumsi bahan bakar sendiri mencapai 46.340.000 kiloliter. Tentu saja dengan pertumbuhan ekonomi, menyamakan rasanya berat dalam kuota 2014 harus sama dengan kuota tahun 2013.
Sebagai gambaran, pada tahun 2013, kuota bahan bakar asli ditetapkan sebesar 47.890.000 kl, tetapi realitas konsumsi 46.340.000 kiloliter. Konsumsi bahan bakar yang lebih rendah pada tahun 2013 akibat dampak dari kenaikan harga BBM di Juni 2014.
Pemerintah tidak pernah membuat perhitungan bahwa dengan pertumbuhan 6 persen per tahun berarti bahwa akan ada pertumbuhan dalam penggunaan bahan bakar sebesar 9 persen. Itu berarti pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh jumlah konsumsi bahan bakar.
Dalam kasus kelangkaan BBM ini, tentu saja, mendapat perhatian yang besar adalah Pertamina. Sebagai BUMN, Pertamina wajib menjadi keuntungan perusahaan, tetapi di sisi lain, Pertamina juga mendapat mandat untuk melanjutkan mendistribusikan BBM bersubsidi.
Untungnya kelangkaan BBM di Jakarta dan Jawa tidak harus tinggal lama, karena ada kekurangan yang puncaknya pada 23-25 Agustus, pada 26 Agustus, Pertamina menormalkan pasokan bahan bakar atas perintah pemerintah.
Pertamina akhirnya menormalkan pasokan bahan bakar diesel dengan premi risiko habis 5 Desember dan 20 Desember 2014 Setelah habis waktu nombok Pertamina akan memasok bahan bakar untuk bail out pertama dana.
Pada saat seperti ini kondisi genting, Pertamina harus kehilangan pemimpinnya. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan telah resmi mengajukan pengunduran dirinya yang akan efektif pada tanggal 1 Oktober 2014.
Sebenarnya, apa yang membuat ini meledak kekurangan bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia? Apakah memang ada kepentingan politik dalam kebijakan apapun dari subsidi BBM? Mengapa juga mundur ketika Karen Agustiawan terjerat kekurangan bahan bakar negara? Apakah benar bahwa pemerintah yang berkuasa sengaja membiarkan kelangkaan dalam periode transisi ini.
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat bagi kalian semua, Terimakasih :)
Posted By : http://beritaterkini0.blogspot.com/





sekarang BBM udah gk langka lagi sob :D
ReplyDeletedi daerah saya udah banyak sekarang , POM bensin juga udah gk kehabisan stock lagi :D
http://portalpaseban.blogspot.com
nice info gan :D
ReplyDeletepertamax
harga bakalan naek semua , termasuk biaya internet bisa gawat haha
ReplyDeleteBakal sering ngedate bareng pacar naek sepeda
ReplyDelete